PPh Pasal 26(4)

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008, pada Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa : “Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Contoh:
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan : 28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-) -----------------------------Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26(4) yang terutang 20% x Rp12.600.000.000 = Rp 2.520.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.


Menurut Peraturan menteri Keuangan nomor : 257/PMK.03/2008, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26(4) apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan persyaratan sebagai berikut :
a. penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
b. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannnya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;
c. penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut;
d. dan tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.

Dalam hal persyaratan diatas tidak lagi dipenuhi, penghasilan sebesar Rp. 12,6 milyar ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan atas BUT bersangkutan, terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan tersebut dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apakah PPh pasal 26(4) ini termasuk kedalam kelompok Withholding tax yang mempunyai kewajiban per masa atau tahunan ?
Jika dilihat dari esensinya bahwa PPh pasal 26(4) ini akan timbul setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari BUT yang bersangkutan, atau dengan kata lain diketahui setelah BUT ybs memasukkan SPT tahunannya, jadi kewajiban ini akan timbul tahunan.
Sementara itu menurut PMK nomor 184/PMK.03/2007 pada pasal 2 ayat 6 menyatakan bahwa : “PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”, atau mempunyai kewajiban per masa.