hormat grraakk..

hormat grraakk..
Google
 

Pajak Luar Negeri

Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang rata-rata menanyakan gimana perhitungan pajak dari penghasilan di luar negeri ? saya sih seneng aja, ini berarti menunjukkan semakin banyak warga negara ini yang diakui kemampuannya di luar negeri, untuk itu saya coba membahasnya, semoga berguna..

Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri dilakukan sebagai berikut:
1.Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan.

Contoh :
PT. A di Jakarta dalam tahun pajak 2001 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut:
a.Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2001 sebesar Rp 800.000.000,00;
b.Dividen atas pemilikan saham pada "X Ltd." di Australia sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 1998 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2000 dan baru dibayar dalam tahun 2001;
c.Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Y Corporation" di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001; Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001
d.Bunga kwartal IV tahun 2001 sebesar Rp 100.000.000,00 dari "Z Sdn Bhd" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2002.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2001 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2002.

2.Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh :
PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :
a.di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 400.000.000,00);
b.di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp. 750.000.000,00);
c.di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00,
d.Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :
1.Penghasilan Luar negeri :
a.laba di negara X = Rp. 1.000.000.000,00
b.laba di negara Y = Rp. 3.000.000.000,00
c.laba di negara Z = Rp. - - - - - - - - - - - - - (+)
d.Jumlah penghasilan luar negeri = Rp. 4.000.000.000,00

2.Penghasilan dalam negeri = Rp. 4.000.000.000,00

3.Jumlah penghasilan neto adalah :
Rp. 4.000.000.000,00 + Rp. 4.000.000.000,00 = Rp. 8.000.000.000,00

4.PPh terutang (menurut tarif Pasal 17) = Rp. 2.382.500.000,00

5.Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah :
a. Untuk negara X = (Rp. 1.000.000.000 / Rp. 8.000.000.000)X Rp. 2.382.500.000 = Rp. 297.812.500
Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 400.000.000, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.297.812.500.

b. Untuk negara Y = (Rp. 3.000.000.000 / Rp. 8.000.000.000)X Rp. 2.382.500.000 = Rp. 893.437.500
Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 750.000.000, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.750.000.000.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :
Rp.297.812.500 + Rp. 750.000.000 = Rp. 1.047.812.500

Dari contoh diatas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri ( di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000) tidak dikompensasikan.

3.Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Contoh :
a.PT A di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000
Penghasilan luar negeri
(dengan tarif pajak 20%) Rp. 1.000.000.000

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:
1.Penghasilan luar negeri Rp.1.000.000.000
Penghasilan dalam negeri Rp.1.000.000.000 (+)
Jumlah penghasilan neto Rp.2.000.000.000

2.Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.582.500.000

3.Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
(Rp. 1.000.000.000 / Rp. 2.000.000.000)X Rp. 582.500.000 = Rp. 291.250.000

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 291.250.000 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000 maka jumlah kredit pajak luar negeri yang di perkenankan adalah sebesar Rp. 200.000.000.

b.PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :
Penghasilan dari usaha diluar negeri Rp.1.000.000.000,00
Rugi usaha di dalam negeri (Rp. 200.000.000,00)

Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40% = Rp.400.000.000
Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut :

1.Penghasilan usaha luar negeri Rp.1.000.000.000,00
Rugi usaha dalam negeri (Rp. 200.000.000,00)
Jumlah penghasilan neto Rp. 800.000.000,00

2.Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.222.500.000.

3.Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
(Rp. 1.000.000.000 / Rp. 800.000.000)X Rp. 222.500.000 = Rp. 278.125.000

Oleh karena pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang yaitu Rp.222.500.000.

4.Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan sebagai berikut:

Contoh :

PT C di Jakarta dalam tahun 2001 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

- Penghasilan dalam negeri = Rp. 2.000.000.000
- Penghasilan dari negara X = Rp. 1.000.000.000
(dengan tarif pajak 40%)
- Penghasilan dari negara Y = Rp. 2.000.000.000 (+)
(dengan tarif pajak 30%)
Jumlah penghasilan neto = Rp. 5.000.000.000

Apabila penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka Pajak Penghasilan terutang menurut tarif Pasal 17 sebesar Rp.1.482.500.000.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri setiap negara adalah :

a.Untuk negara X = (Rp. 1.000.000.000 / Rp. 5.000.000.000)X Rp.1.482.500.000 = Rp. 296.500.000
Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp.400.000.000 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar Rp.296.500.000.

b.Untuk negara Y = (Rp. 2.000.000.000 / Rp. 5.000.000.000)X Rp.1.482.500.000 = Rp.593.000.000
Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp.600.000.000 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.593.000.000.

5.Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

PT "D" di Jakarta dalam tahun 2001 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
1.Penghasilan dari Negara Z Rp.2.000.000.000
(dengan tarif pajak 30%)
2.Penghasilan Dalam Negeri Rp.3.500.000.000
(Penghasilan Dalam Negeri ini termasuk penghasilan yg dikenakan pajak bersifat final sebesar Rp 500.000.000)
3.Penghasilan Kena Pajak PT "D" sebesar :
Rp. 2.000.000.000 + (Rp 3.500.000.000 - Rp. 500.000.000) =
Rp. 5.000.000.000
4.Sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar : Rp 1.482.500.000,-

5.Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
(Rp. 2.000.000.000 / Rp. 5.000.000.000)X Rp.1.482.500.000 = Rp.593.000.000

Pajak yang terutang di negara Z sebesar Rp 600.000.000, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp 593.000.000.

39 comments:

Anonymous said...

Apakah cara menghitung penghasilan individual sama dengan perusahaan?

Fery Corly said...

sama, cuma beda di tarif pajaknya aja..

Anonymous said...

Jika kita bekerja diluar negeri dan tidak bekerja di indonesia, dan tinggal di indonesia kurang dari 6 bulan apakah terkena pajak luar negeri? jika tidak maka terkena pajak apa?

Fery Corly said...

selama masih menjadi WNI, walaupun kita di LN, tetap harus melaporkan penghasilan yang kita dapatkan, dan pajak yang telah dipotong di LN tersebut.

Eko said...

Mas Fery, Berkaitan dgn pajak bagi wajib pajak yg bekerja di luar negeri (tidak memiliki badan usaha, dividen, dst di luar negeri), apakah Mas fery punya referensi/surat ketetapan dari Dir jend Pajak mengenai hal tsb? Kalo ada boleh dong saya dishare. Terima kasih sebelumnya.

Fery Corly said...

coba lihat Keputusan Menteri Keuangan No : 164/KMK.03/2002

berto said...

Well, it is ok. Do you have more photos of your equipments.. i have visited the site komatpillar.com it sells a lot of used machineries and heavy equipment. Iam still searching on the internet who sells machineries with the Caterpillar brand.

Anonymous said...

Kasus saya bisa dibilang sama dgn kasus yg dipost di comment ke 3 yaitu sekarang saya bekerja dan tinggal di luar negeri. Pulang ke indonesia paling 1 tahun 2 kali selama 1-2 minggu saja. Pendapatan dr dalam negeri ya bisa dibilang 0 alias tidak ada.

Pertanyaan saya :
Jadi sesuai dgn comment pak fery_corly, bahwa sbg WNI, saya harus melaporkan penghasilan yg didapat di luar negeri maksudnya apa hanya melapor saja dan tidak perlu membayar apa2 krn saya tidah ada penghasilan dr dalam negeri atau melapor dan tetap harus membayar pendapatan saya di luar negeri dgn tarif pajak dalam negeri ( setelah dikurang dgn pajak yg saya bayar di luar negeri ) ?


Bila jawabannya adalah yg point kedua, maka saya merasa itu sangat berat krn adanya perbedaan biaya hidup dan apakah saya bisa mengapply untuk menjadi subject pajak laur negeri dan bagaimana prosedurnya dna aturannya ?

Fery Corly said...

jawabannya adalah benar point kedua, jadi penghasilan di LN dihitung dengan tarif pajak DN, kemudian dikurangkan dengan pajak yg sudah dibayar di LN. hasilnya gak selalu berarti masih harus bayar pajak lagi, bisa jadi kalo tarif pajak di LN lebih tinggi,maka tidak perlu bayar pajak lagi. Selama masih menjadi WNI tidak bisa menjadi subjek pajak LN.

Anonymous said...

Hi pak fery_corly

terima kasih atas jawabannya. Tapi saya sedikit bingung dgn pengenaan tarifnya. Andaikata di luar negeri penghasilan saya itu di luar itu 16 juta sebulan. Berarti setahun kira2 pendapatanq saya itu 200 juta sebulan. Dgn tarif pajak di negeri saya bekerja, saya kena tarif pajak terendah yaitu kurang dr 10 persen. Total pajak yg saya harus bayar di luar negeri berkisar 5 juta. Tp bila dikurs ke tarif dalam negeri, saya kena tarif termahal yaitu 25 persen. Dgn hitungan kasar, apakah benar hitungan saya kl pajak yg harus saya bayar ke pemerintah indonesia adalah sekitar 35 juta ? Dikurangkan dgn pajak yg sudah saya bayar di luar negeri, yg masih saya harus bayar adalah 30 juta


Kemudian saya ambi logika ini.
Biaya hidup saya di luar itu sekitar 10 juta sebulan (hidup hemat). Berarti saya menabung 6 juta sebulan. Dlm satu tahun menabung 70 juta. Pajak yg harus saya bayar adalah 35 juta. Berarti sisa uang tabungan saya pertahun adalah 35 juta. Bisa dikata setengah uang simpanan saya harus dibayarkan untuk pajak?

YG ingin saya tanyakan adalah apakah benar saya menghitungnya? Maksudnya krn kita kerja di luar dan mendapat gaji dlm mata uang asing yg jika dikurs ke rupiah nilainya memang besar, tp biaya hidup pun besar di negeri tersebut juga besar. Jadi kok saya merasa sepertinya pengenaanya pajaknya tidak adil ya ?

Dan juga dgn membayar pajak tersebut ( yg bagi saya sangat besar) apa yg bisa saya dapat di kemudian hari ? misalnya tunjangan hari tua dr pemerintah atau sebangsanya ?

thanks atas jawabannya

Anonymous said...

saya palajar dari swiss dan kembali lagi ke indonesia setelah studi saya. Ada beberapa barang yang saya kirim melalui pos office. Apakah barang tersebut terkena pajak impor?

Fery Corly said...

untuk barang kiriman dari LN tidak dikenakan Bea masuk dan Pajak Impor, jika nilainya tidak melebihi US$ 50.

Anonymous said...

Hi pak fery_corly

Saya yakin penerapan pajak pasti juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan. Para pahlawan devisa (TKW,Professional,dll) bekerja keras di LN bukan berarti hidup lebih mewah karena biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Mereka bisa kerja di LN karena gaji mereka yg kompetitif (tidak tinggi) dibandingkan dengan tenaga kerja lokal/asing lainnya. Jadi jangan dikira mereka dpt lebih. Bahkan dalam banyak kasus pengeluaran mereka lebih besar dari penduduk lokal negara tersebut karena mereka foreigner, tidak dapat subsidi khusus dan/atau harus bayar harga premium (mahal).
Dan yang PASTI adalah mereka mendatangkan DEVISA dan tidak membebani atau mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia. Dan lebih jauh lagi mereka membantu meringankan masalah lapangan kerja di Indonesia dan dampak sosialnya. Saya rasa justru mereka ini wajib dapat penghargaan bahkan INSENTIF.
Tidak usah muluk2, cukup dengan penghapusan pajak dan fiskal LN. Dengan demikian akan semakin banyak pahlawan devisa dan semakin besar & nyata kontribusi ekonominya (utk Indonesia).

Anonymous said...

Pak fery_corly yang budiman

Setahu saya untuk beberapa negara, Indonesia telah memiliki Tax-Treaty. Dan didalamnya tertulis jelas mana yang 1) "shall be taxable only in Contracting State" dan mana yang 2) "may be taxed in the Contracting State".
Jelaslah bahwa untuk obyek pajak yang masuk kategori 1) dan sudah dipajaki di negara tersebut, tidak bisa dipajaki lagi di Indonesia. Dan untuk obyek pajak yang masuk kategori 2) dan sudah dipajaki di negara tersebut, kekurangannya (jika ada - berdasarkan prinsip penghindaran pajak berganda) masih boleh dipajaki di Indonesia. Bukan begitu?
Mohon tanggapannya....

Terima Kasih

Anonymous said...

Halo Pak Ferly Corly,

saya kurang sependapat dengan pendapat bahwa selama masih menjadi WNI kita tidak bisa menjadi WP LN, setahu saya di UU PPh tidak berbicara mengenai citizenship, tapi mengenai tempat tinggal/domisili/residency. Bahkan setahu saya berdasarkan tax treaty Indonesia dengan beberapa negara, kalau time test kita (kurang dari 183 hari di Indonesia) memenuhi, dan kita mempunyai dokumen domisili kita di luar negeri, kita boleh apply WP Non Efektif, yg berarti selama kita tidak mempunyai pendapatan di Indonesia, kita tidak perlu melaporkan SPT. Mohon komentarnya Pak.

Terima Kasih.

Anonymous said...

Hi

dengan cara seperti ini tampaknya orang yg kerja di luar negeri akan sangat dirugikan jika harus ada kredit pajak luar negri. Bisa saja kita kerja di negara yang pajaknya rendah tapi biaya hidup tinggi. sedangkan jika dihitung ke kurs indonesia pajak kita pasti akan tinggi sekali. seharusnya peraturan pajak mempertimbangkan hal ini juga

Agus said...

Bro n sist, saya baca di website pajak (www.pajak.go.id) dan saya pikir dari web tersebut, pengaturannya cukup berbeda untuk negara yang berbeda.. (coba liat under tax treaty)..

Misal di singapore: business profit dari company yang reside di singapore hanya terkena pajak di singapore unless business ya juga buka di Indonesia.. Itu pun tarif pajaknya hanya dari penghasilan yang didapat di Indonesia..

Thks..

Anonymous said...

Mas Fery,
Tolong dong dibantu jawabannya tentang pertanyaan rekan2 sebelumnya, Aku punya pertanyaan yang mirip dan sama tentang kekurangan pembayaran pajak diluar negerinya. Saya termasuk WNI yang bekerja diluar negeri.

Terima kasih mas sebelumnya

Fery Corly said...

terimakasih, waduh banyak sekali komentarnya, saya coba untuk merangkum semua, kalo bisa, jadi langkah apa saja yg perlu kita lakukan dalam hal perpajakan, jika kita akan bekerja di luar negeri :
1. menentukan apakah kita residen di negara tersebut atau tidak. Bagaimana untuk mengetahui apakah kita residen atau bukan di negara tersebut ? kita harus melihat lagi ke Tax treaty untuk masing2 negara. Misal untuk singapura, jika kita menetap disana lebih dari 183 hari, maka kita dianggap resident singapura.
2. Jika sudah mengetahui kita residen negara mana ? (Indonesia atau negara tempat kita bekerja), maka untuk yg masih residen Indonesia, masih harus menyampaikan SPT Tahunan dengan tambahan penghasilan dari LN dan bisa dikurangi dengan kredit pajak LN (Pasal 24), sedangkan jika sudah residen LN, maka hanya wajib melampirkan saja Laporan pajak yang sudah dilaporkan di LN tersebut.

semoga membantu...

Anonymous said...

mas ferry,

saya juga mau tanya mengenai yang dibahas oleh teman2 diatas.
saya adalah seorang permanent residence australia tetapi masih WNI.
bekerja di australia dengan pendapatan -/+ $ Aud 50.000 / year
dan saya membayar income tax dsana $ Aud 18.600 / year
apakah saya harus membayar pajak di indonesia lagi? berapa kira2 pajak yang harus dibayar?
saya sudah membaca tax treatu do www.pajak.go.id tetapi saya kurang mengerti.
mohon jawabannya
thx

Anonymous said...

Menarik Sekali pembahasan masalah pajak luar negeri, namun setahu saya, dari situs resmi pajak : http://www.pajak.net/info/PPh21.htm dikatakan:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Kata kuncinya adalah: "..orang pribadi dalam negeri.."

Jadi pertanyaannya apakah PPH yang di bicarakan di sini bukan PPH21 ?

Kalu kita kaji, seorang yang bekerja di luar negeri, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, dan sebagian besar penghasilannya masuk ke "NKRI" sebagai devisa, jadi atas dasar apa "NEGARA" mewajibkan orang tersebut membayar pajak?
Padahal semua uang yang masuk ke NKRI dan menggunakan instrumen keuangan NKRI toh terkena pajak.

Kalau orang tersebut memilih membelanjakan pengasilannya di luar negeri lantas bagaimana?

Bukankah lebih baik bagi orang yang menjadi permanent resident pindah kewarganegaraan, dan menetap di negara asig, yang artinya NKRI akan kehilangan devisa.

Jadi sekali lagi perlu dikaji:

APA DASAR KETETAPAN SEORANG YANG BERKERJA DI LUAR NEGRI HARUS MELAPORKAN DAN MEMBAYAR PPH DALAM NEGRI?
Demikian pendapat saya.

Anonymous said...

Saya baru baca:

http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/pph/kreditLN.htm

Saya tidak melihat perhitungan pajak perorangan. Yang ada, perusahaan di indonesia memiliki operasi dan mendapat laba dari luar negeri. jadi pada dasarnya pajak ini ditujukan untuk perusahaan yang terdaftar di Indonesia namun memiliki operasi di luar negeri, bukan untuk seorang TKI yang jadi residen di luar negeri.

Tolong commentnya pak...

Anonymous said...

Sebagai tambahan mungkin bisa dilihat di rangkuman ini:

http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/pph/UUPPh.pdf

Lihat di halaman 7:

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Pasal2ayat(4)

•ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN
"YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA"


•BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
"YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANMELALUI BUT DI INDONESIA"

Kalo saya lihat, yang menjadi WP luar negeri yang di atur dalam UU adalah orang yang tinggal di Luar Negeri namun mendapat penghasilan dari Indonesia. Jadi yang dalam operasinya menggunakan instrumen-instrumen keuangan "DALAM NEGERI".

Anonymous said...

Untuk lebih jelasnya bisa di baca di sini:

http://www.ortax.org/ortax/?mod=panduan&page=show&id=84&q=&hlm=

Principal differences between Resident and Nonresident Taxpayers are in the manner they fulfill their tax obligations, among others are as follows:

a. A Resident Taxpayer is taxed on his income derived from Indonesia and abroad, whereas a Non-resident Taxpayer is taxed only on the income originating from sources in Indonesia.

b. A Resident Taxpayer is taxed based on the net income with a general rate, whereas a Non-resident Taxpayer is taxed based on the gross income with an appropriate rate.

c. A Resident Taxpayer is obliged to submit an Annual Tax Return as a means to assess his tax obligation in a taxable year, whereas a Non-resident Taxpayer is not, because his tax obligation are fulfilled through withholding tax, which is final in nature.


Non-resident Taxpayers doing business or conducting activities through a permanent establishment in Indonesia are equivalent with Resident Taxpayers in the manner of the fulfillment of their taxation as regulated in this Law and The Law on General Provisions and Tax Procedures.

Jadi dari sumber diatas dapat diambil kesimpulan, pada point a) sudah jelas ditetapkan siapa WP luar negeri. Artinya seorang permanent resident di luar negeri yang mendapat penghasilan dari "sumber luar negeri "bukanlah wajib pajak luar negeri" dan pada point b) seorang yang menjadi permanent resident di luar negeri "tidak wajib menyerahkan SPT tahunan".

Semoga membantu...

Okta said...

sedikit tambahan pertanyaan.
bagaimana kalau kasusnya, tki yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun, dan bekerja di negara yang bebas pajak?

Anonymous said...

Bisa jawab sendiri kali:
1. Residen mana? indonesia apa luar negeri
2. Sumber penghasilan dari mana? Indonesia apa luar negeri

Setelah itu baca peraturannya, point a. Kalo tidak termasuk disitu berart... (silakan ambil kesimpulan sendiri)

rovicky said...

Kalau ini artinya apa ?
Apakah saya yg tinggal (domisili) di LN termasuk "wajib pajak luar negeri ?" hanya membayar penghasilan di Indonesia saja ?

Dibawah ini diambil dari :
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=356&Itemid=178

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak "hanya" atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

sidaut said...

Akhir akhir ini saya juga sering mencari tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya tentang pajak. Terus terang untuk saya, kalo saya harus membayar pajak dalam jumlah yang besar, mending saya ga bayar. Emang ga tinggi biaya hidup di luar negeri? Kalo hasil jerih payah dan tabungan saya untuk bayar pajak, mendung ngga deh. Mending saya ga punya NPWP. Ngapain? di Indonesia aja jalan ke rumah saya udah ampir kaya empang (kolam kecil) - Kampung Utan, Ciputat, Tangerang - mungkin uang pajak nya dipake buat perawatan muka ya ibu gubernur banten?

Ini ada ulasan sedikit. Di blog saya juga ada ulasan sedikit. Semoga bisa membantu. Terimakasih.

Selasa, 18 November 2008 | 20:02 WIB

JAKARTA, SELASA- Pekerja asal Indonesia ke luar negeri, baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) dibebaskan untuk tidak membayar kewajiban pajak penghasilan di Indonesia. Syaratnya, mereka telah menetap dan bekerja di luar negeri lebih dari setengah tahun atau 180 hari.

Demikian diutarakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan A Sjarifuddin Alsah dalam sosialisasi sunset policy kepada insan musik di Jakarta, Selasa (18/11).

"Kami tidak membebankan wajib pajak kepada TKI dan TKW, karena biasanya mereka sudah dibebani wajib pajak oleh negara tempat mereka bekerja. Tapi kalau di bawah atau kurang dari setengah tahun, masih kami haruskan untuk membayar pajak penghasilan," terang Sjarifuddin.

Diberlakukannya wajib pajak di Indonesia bagi TKI dan TKW yang bekerja kurang dari setengah tahun, lanjut Sjarifuddin, dikarenakan pada rentang tersebut mereka belum mendapat wajib pajak dari negara yang bersangkutan. "Negara di luar negeri baru menerapkan wajib pajak kepada pekerja asing setelah 180 hari dia bekerja," jelasnya. (C11-08)

ivan said...

pak mau nanya nih. Saya sekarang Wajib Pajak Luar Negeri (singapore).
Logically, Saya ga ada kewajiban PPh dengan indonesia. Apakah dengan ini saya bebas fiskal (tidak punya kewajiban fiskal luar negeri ke indonesia)?

Anonymous said...

@ivan

Yang saya tahu "saat ini" ada 2 kondisi dimana anda "bebas fiskal"
1. anda sudah punya npwp, lihat juga peraturan yang mengatur keluarga pemegang npwp
2. anda termasuk "pendul" (penduduk luar negeri) dengan catatan hanya bebas 4 kali keluar negeri dalam satu tahun pajak.


@rovicky
Yang saya baca sekarang peraturan perpajakan bersifat "positif"
artinya kalo tidak diatur dalam UU artinya anda tidak harus membayar pajak... ga seperti sebelumnya, yang ga di atur masuk ke dalam pasal "lain-lain"

(but don't take my word for it), kalo saya pikir sebaiknya kita rajin baca, sehingga ga buta hukum dan ga di "kerjain" para oknum yang kadang2 suka menakut2i orang demi keuntungan pribadi

semoga membantu....

Anonymous said...

Sy bekerja sbg konsultan pengembangan bisnis, klien saya dr luar negeri. Sy memberi analisa dan informasi bisnis kpd klien saya agar ia dapat menginvestasikan uangnya, baik diluar negeri maupun di Indonesia. Apakah saya kena pajak penghasilan? Jika kena bagaimana perhitungannya?

UII Official said...

Terimakasih Infonya
sangat bermanfaat..
Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
:)
twitter : @profiluii :)

roundworld said...

jika saya mempunyai uang di luar negeri senilai, katakan 100 juta USD apakah saya terkena pajak ?

Anonymous said...

Saya mao menanyakan... jika saya bekerja di LN & berdomisili di sana lebih dari 183 hari.... Form apa yang mesti saya pakai untuk melaporkan SPT Tahunan saya? Apakah pakai 1770 SS atau 1770 S?

elizabeth Taylor said...

Apakah Anda mencari pinjaman bisnis , pinjaman pribadi , pinjaman rumah , mobil
pinjaman , pinjaman mahasiswa , pinjaman konsolidasi utang , pinjaman tanpa jaminan , usaha
modal , dll .. Atau kau menolak pinjaman oleh bank atau keuangan
lembaga untuk satu atau lebih reasons.You di tempat yang tepat untuk
solusi pinjaman Anda ! Saya seorang pemberi pinjaman pribadi , saya memberikan pinjaman kepada
perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau
2 % . Bunga . Silahkan hubungi kami via email divinegraceloanfirm@gmail.com

PEMINJAM 'S DATA S

1 ) Nama Lengkap : .......................................................
2 ) Negara : ...........................................................
3 ) Alamat : ..........................................................
4 ) Negara : ..............................................................
5 ) Sex : ................................................................
6 ) Status Pernikahan: .................................................
7 ) Pekerjaan: .....................................................
8 ) Nomer Telpon: ................................................
9 ) Saat ini posisi di tempat kerja : .....................
10 ) Pendapatan Bulanan : .............................................
11 ) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan : .....................................
12 ) Jangka waktu pinjaman: ................................................
13 ) Tujuan Peminjaman : ............................................
14 ) Agama : ........................................................
15 ) Apakah Anda menerapkan sebelum ....................

terima kasih,
Mrs Elizabeth Taylor

Anonymous said...

Mas ferry, perusahaaan membayar karyawan asing yang berdomosili di negaranya, bagaimana perlakuan pajak penghasilannya?

kta dbs said...

dari interaksi yang saya baca disini tentang Indonesian Tax, jadi banyak informasi yang saya dapatkan disini, makasih mas atas artikel-artikelnya

Moraida Luna said...

Halo, saya bernama MORAIDA LUNA. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu aku tegang finansial, dan karena putus asa, saya telah scammed oleh beberapa lender online. Aku hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal bernama Ibu Amanda yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 53.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena itu saya berjanji saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda membutuhkan setiap pinjaman apapun, hubungi dia melalui email nya: amandarichardsonloanfirm@gmail.com.
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya moraidaluna@gmail.com.
Sekarang, semua saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekeningnya bulanan.

Ricardo Leo said...

Halo,

Ini adalah kesempatan keuangan pada langkah pintu, berlaku hari ini dan mendapatkan pinjaman Anda pada tingkat bunga 3%. Ada banyak di luar sana mencari peluang keuangan atau bantuan seluruh tempat dan masih belum mereka tidak mampu untuk mendapatkan satu. Tapi ini adalah kesempatan keuangan pada langkah pintu dan dengan demikian Anda tidak mampu untuk lewatkan kesempatan ini. Layanan ini membuat untuk kedua individu, perusahaan, bisnis pria dan wanita. Jumlah pinjaman berkisar tersedia dari setiap jumlah pilihan Anda Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami melalui email: rllender@hotmail.com

INFORMASI PERTAMA YANG DIPERLUKAN

Nama Lengkap:
Personal Nomor Telepon:
negara:
negara:
Umur:
Apakah Anda sudah menerapkan sebelumnya ?:
Status Pernikahan:
Jumlah pinjaman yang dibutuhkan sebagai pinjaman:
Durasi Pinjaman:
pekerjaan:
Penghasilan bulanan:

Saya dengan senang hati menunggu respon cepat Anda,

Salam hangat,
RL pemberi pinjaman